TEMPO.CO, Jakarta - Bappenas sedang menggodok peraturan presiden untuk mencegah OTT (operasi tangkap tangan) terhadap kepala daerah, ketika KPK melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqqurahman.
Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pembuatan peraturan presiden untuk mencegah operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah karena korupsi, sedang dibahas. "Tentang Perpres (pencegahan) OTT, kami akan bekerja sama dengan kantor staf presiden untuk membuatnya," kata Bambang di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017.
Baca juga: OTT Bupati Nganjuk, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
Pada hari yang sama, KPK melakukan OTT terhadap Taufiqqurahman. Menurut KPK, ada 15 orang ditangkap dalam kasus dugaan suap itu.
Presiden Joko Widodo, Selasa, 24 Oktober 2017, mengumpulkan para bupati, wali kota, dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan untuk memberikan arahan. Jokowi sempat menyinggung masalah maraknya OTT oleh KPK terhadap kepala daerah.
"Ini pada takut semua sama OTT enggak? Pada takut? Ya, jangan beri ruang," ujar Jokowi. Baca: Kumpulkan Kepala Daerah, Jokowi: Kalian Takut OTT Enggak?
Menurut Bambang, Perpres tersebut merupakan penggabungan sistem e-planning (perencanaan elektronik) dan e-budgeting (penganggaran elektronik), yang secara sistem sudah dimiliki dengan e-procurement (pengadaan elektronik).
Namun, kata Bambang, sejauh ini yang belum menjadi satu adalah sistem e-budgetingnya. "Kami tidak hanya upaya (membuat) Perpresnya saja, tetapi membuat sistemnya terbangun (terlebih dahulu)."
Perpres tersebut dicetuskan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa, 24 Oktober 2017.
Pemerintah telah menyiapkan Perpres tersebut untuk mencegah terjadinya korupsi di tingkat kepala daerah sehingga tidak terjadi OTT. Menurut presiden jika sistem e-planning, e-budgeting, e-procurement ini berjalan akan mengurangi korupsi, dan mencegah terjadinya OTT.
